Dalam suatu
Negara, pasti terdapat banyak orang yang menghuninya dari berbagai macam suku,
agama, dan ras. Bahkan dalam suatu Negara biasanya terdapat warga Negara asing
yang bermukim. Dari berbagai macam manusia yang ada itu sangat lah memungkinkan
munculnya banyak permasalahan, oleh sebab itu setiap Negara pasti memiliki
aturan masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang ada serta untuk
menjaga keutuhan Negara dan warga negaranya.
Dari situ lah
perlu kiranya kita untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk peraturan yang
berlaku di Indonesia. Sehingga kita dapat menjaga diri dari bergai tindakan
yang dapat menjerumuskan kita dalam suatu hukuman. Serta agar ababila suatu
ketika kita mendapat musibah, kita dapat memohon perlindungan kepda badan hukum
yang berkewajiban dengan prosedur yang benar, sebab kita telah mengetaui
bentuk-bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia.
Seperti yang tercantum di dalam tata urutan perundang-undangan yang
berlaku, bentuk-bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai
berikut:
1.
UUD 1945
Undang-undang dasar adalah peraturan Negara yang tertinggi dalam
Negara, yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber
dari pada perundangan lainnya yang kemudian di keluarkan oleh Negara itu.
Undang-undang dasar ialah hukum tertulis, sedangkan di samping UUD
ini berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yang merupakan sumber hukum
lain, misalnya kebiasaan-kebiasaan, traktat-traktat, dan sebagainya.
Sesuai dengan konstitusi, UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan
yang tertinggi yang menjadi dasar dan sumber bagi semua peraturan perundangan
bawahan dalam Negara Republik Indonesia. Dan sesuai dengan prinsip hukum, maka
setiap peraturan perundangan harus bersumber tegas pada peraturan perundangan
yang lebih tinggi tingkatnya.
Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal dari UUD
1945 adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya
di lakukan dengan ketetapan MPRS, undang-undang, atau keputusan presiden.[1]
2.
Ketetapan MPR
Mengenai ketetapan MPR terdapat dua macam, yaitu:
a.
Ketetapan MPR
yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan
undang-undang.
b.
Ketetapan MPR
yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan
keputusan presiden.[2]
Perubahan (Amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi
terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan
sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang
setara dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA,
dan MK).
Dengan demikian MPR kini hanya dapat menetapkan ketetapan yang
bersifat penetapan, yaitu menetapkan Wapres menjadi Presiden, memilih Wapres
apabila terjadi kekosongan jabatan Wapres, serta memilih Presiden dan Wapres
apabila Presiden dan Wapres mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama-sama.[3]
3.
Undang-undang
Undang-undang merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang
dibuat oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Seperti yang diatur dalam
UUD 1945 (setelah amandemen),pihak-pihak yang terlibat dalam menetapkan
undang-undang sesuai dalam pasal-pasal sebagai berikut:
a.
Pasal 5 Ayat
(1) UUD 1945
Menyatakan
bahwa: Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan
Perwakilan Rakyat.
b.
Pasal 20 Ayat
(1) UUD 1945
Menyatakan
bahwa: Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
c.
Pasal 20 Ayat
(2) UUD 1945
Menyatakan
bahwa: Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
d.
Pasal 20 Ayat
(3)) UUD 1945
Menyatakan
bahwa: Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama,
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.
e.
Pasal 20 Ayat
(4) UUD 1945
Menyatakan
bahwa: Presiden menyerahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui
bersama untuk menjadi undang-undang.
f.
Pasal 20 Ayat
(5) UUD 1945
Menyatakan
bahwa: Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan
undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.[4]
4.
Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Presiden
UUD 1945 memberikan kekuasaan kepada presiden untuk menetapkan peraturan
pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (pasal 5 ayat 2
UUD 1945). Peraturan pemerintah itu bermacam-macam:
1.
Peraturan
pemerintah pusat, misalnya: peraturan presiden, peraturan mentri dan
peraturan-peraturan lainnya dari pejabat Negara di pemerintahan pusat.
2.
Peraturan
pemerintah daerah seperti misalnya: peraturan-peraturan daerah otonomi tingkat
I, tingkat II, dan darah-daerah lainnya.
Peraturan pemerintah pusat memuat aturan-aturan umum untuk
melaksanakan undang-undang, sedangkan peraturan pemerintah daerah memuat
aturan-aturan umum untuk melaksanakan peraturan pemerintah pusat. Peraturan
pemerintah daerah memuat aturan-aturan umum melaksanakan aturan pemerintah
pusat. Peraturan pemerintah daerah isinya tidak boleh bertentangan dengan
peraturan pemerintah pusat, dan jika ternyata bertentangan maka peraturan
daerah yang bersangkutan dengan sendirinya batal (tidak berlaku).
Selai
n peraturan pemerintah pusat yang di tetapkan oleh presiden,
presiden berhak juga mengeluarkan keputusan presiden, yang berisi keputusan
yang bersifat khusus (berlaku atau mengatur hal tertentu saja) untuk
melaksanakan ketentuan undang-undang dasar yang bersangkutan, ketetapan MPRS
dalam bidang eksekutif atau peraturan pemerintah pusat.[5]
Adapun peraturan-peraturan pelaksana lainnya (baik yang diadakan
oleh pejabat sipil maupun oleh pejabat militer) seperti keputusan mentri,
instruksi mentri, keputusan panglima angkatan darat dan lain-lain harus dengan tegas
dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Sebagaimana di ketahui, disetiap Negara di dalam hukum tata
negaranya terdapat kaidah-kaidah hukum yang menetapkan alat-alat kelengkapan
Negara yang berwenang mengeluarkan peraturan-peraturan. Suatu badan mempunyai
kewenangan mengeluarkan peraturan adalah berdasarkan kewenangan lain yang
menetapkan kewenangan hal tersebut. Sedangkan kewenangan lain itu harus pula
berdasarkan kewenangan lain yang lebih tinggi. Itulah sebabnya di dalam suatu
Negara diatur kewenangan-kewenangan dari mulai yang paling rendah sampai kepada
yang paling tinggi.[6]
[1] CST Kansil,
Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 75
[2] CST Kansil,
Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, hal. 76
[4] Subakdi,
Pendidikan Kewarganegaraan, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009),
hal. 60
[5] CST Kansil,
Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, hal. 79
[6] CST Kansil,
Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum, hal. 72
Postingan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar